Peran Notaris dan PPAT Dalam Jual Beli Tanah, Ini Perbedaan Keduanya

Setiap perjanjian yang berkaitan dengan memindahkan hak atas tanah atau memberikan sesuatu hak baru atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Termasuk jika ingin meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.

Akta PPAT sendiri merupakan akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan nya perbuatan hukum terkait hak atas tanah atau hak milik atas suatu rumah atau bangunan. Sehingga dengan ditandatanganinya akta akta dihadapan PPAT oleh beberapa pihak maka telah terjadi peralihan hak tanggungan atas tanah. Oleh karena itu dalam kegiatan jual beli tanah, notaris dan PPAT merupakan suatu yang mutlak bagi pembeli

Peran Notaris dan PPAT Dalam Jual Beli Tanah, Ini Perbedaan Keduanya

Baik jasa notaris maupun PPAT, keduanya sangat dibutuhkan dalam proses jual beli tanah atau properti. Bahkan keduanya bersifat wajib karena memiliki kewenangan mengurus beberapa dokumen serta legalitas transaksi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam sejumlah syarat pengurusan sertifikat hingga transaksi didalamnya memuat beberapa hal yang harus melibatkan notaris atau PPAT demi kemudahan dan keamanan proses jual beli properti.

Mungkin di antara masyarakat masih banyak yang bingung apa perbedaan antara Notaris dan PPAT. Dan apakah harus menggunakan keduanya? Apalagi sering kali kedua nama tersebut bertuliskan dalam satu tempat.

Berdasarkan wewenangnya, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/ UU No 30 The 2004. Dengan kata lain maka area kerja untuk notaris di ranah hukum pribadi atau personal yaitu membuat akta perjanjian antar warga, warga dengan lembaga atau warga dengan pemerintah. Perjanjian yang dimaksud termasuk pertanahan, kekeluargaan dan perkawinan.

Sebenarnya area tugas antara PPAT dan notaris memang saling bersinggungan, akan tetapi untuk detail tugas, pokok dan fungsinya berbeda. Perlu dipahami bahwa seorang PPAT belum tentu menjadi notaris, begitupun sebaliknya. Bahkan pihak yang mengangkat seorang notaris maupun PPAT pun berbeda. Di mana notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sedangkan PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Baca juga : Jangan Pakai Calo! Begini Prosedur Mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dilihat dari segi payung hukumnya sendiri, PPTA memiliki wewenang sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998, yaitu tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa PPAT dalam jual beli tanah berperan atau memiliki wewenang untuk membuat akta mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah berdasarkan satuan rumah susun.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT keduanya berperan penting dalam proses jual beli properti atau tanah. Hanya saja memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda antara seorang Notaris dan seorang PPAT. Namun keduanya memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain.

https://www.rumahjogjaindonesia.com/isi-majalah/mengapa-dalam-transaksi-properti-membutuhkan-peran-notaris-ppat.html

https://www.cekaja.com/info/mengurus-izin-mendirikan-bangunan-cara-syarat-dan-langkah/